Serobot Lahan Yang Telah Memiliki Putusan Pengadilan, Mantan Wawali Kota Balikpapan Dilaporkan

Balikpapan - Di duga lakukan  penyerobotan lahan dan pembuatan surat diatas lahan Pelapor yang terletak di Kilo Meter 13 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, mantan Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan HB dilaporkan ke pihak berwenang Polda Kalimantan Timur, Selasa (21/03/23)

Hasan, salah satu pihak korban yang diwakili Kuasa Hukumnya Muhammad Ali  menjelaskan, pihaknya melaporkan HB ke Polda Kaltim sesuai Pasal 385 KUHP dan Pasal 266 karenan adanya indikasi penyerobotan dan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dalan penerbitan surat diatas lahan Kliennya.

Baca juga: 11 Titik Jalan Kota Mojokerto Ditutup Saat Malam Tahun Baru, Ini Rinciannya

"Berdasarkan bukti Segel kepemilikan tanggal 20 April 1982, jelas-jelas Klien saya telah lebih dulu menguasai dan memiliki lahan seluas 20 hektar di RT.09 Teluk Waru, Kelurahan Kariangau, Kec.Balikpapan Barat ini. Dimana dulu lokasi ini masih RT.03 Teluk Waru". Terang Ali.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, pihaknya terpaksa melaporkan HB, karena telah menjual lahan yang berdiri diatas segel milik Kiennya dengan modal IMTN yang baru dimohonkan HB. Padahal jauh-jauh hari pihaknya telah menaruh pelang pemberitahuan dilokasi jika lahan Kliennya telah memiliki surat kepemilikan dan putusan perdamaian dari pengadilan yang bersipat inkrach sejak tahun 2021.

Baca juga: Polres Purbalingga Bongkar Penipuan Bermodus DO Palsu

Akibat perbuatan HB yang main serobot dan menurunkan alat berat dengan mendoser lahan tersebut, Kliennya kini merasa terganggu untuk mengelola dan melakukan perencanaan penjualan di atas lahan yang telah dimilikinya. Terang Ali

"Atas tindakan HB yang menyuruh orang mematikan dan mendoser semua pokok tanaman serta diam-diam membuat surat baru di atas lahan Kami, Klien kami, kini jadi dirugikan" tuturnya.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Karenanya selaku kuasa hukum ia menegaskan, pihaknya akan memplou up laporan yang ada, serta segera bersurat ke Badan Pertanaha  Negara (BPN) Balikpapan agar tidak melanjutkan permohonan pembuatan surat HB di atas segel milik Kiennya yang sudah memiliki suatu putusan inkrach dari Pengadilan Negeri Balikpapan.